Para pegawai memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau layanan yang tidak sesuai di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, baik secara langsung ke kantor instansi terkait maupun melalui media digital resmi seperti email, website pengaduan, atau platform nasional seperti SP4N-LAPOR. Pengaduan dapat dilakukan secara terbuka maupun anonim, namun identitas yang jelas akan memudahkan verifikasi dan tindak lanjut.

Setelah diterima, pengaduan akan diverifikasi oleh petugas untuk menilai kelengkapan dan kejelasan informasi. Jika memenuhi syarat, laporan akan ditelaah lebih lanjut dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penanganan akan diinformasikan kepada pelapor, dan kerahasiaan serta perlindungan terhadap pelapor dijamin sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang tertib, transparan, dan berintegritas di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan, seluruh pegawai dan pemangku kepentingan diwajibkan mematuhi peraturan internal yang telah ditetapkan oleh IMIPAS. Peraturan ini mencakup standar perilaku, etika pelayanan, tata cara pelaksanaan tugas, serta larangan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kedisiplinan dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan IMIPAS akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran hingga tindakan disipliner atau proses hukum apabila diperlukan. IMIPAS juga menekankan pentingnya pelaporan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi, dengan menjamin perlindungan bagi pelapor serta proses penanganan yang objektif dan berkeadilan. Peraturan ini tidak hanya menjadi pedoman bagi internal organisasi, tetapi juga menjadi komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih, manusiawi, dan dapat dipercaya.

Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah laporan dari pegawai lain yang memuat informasi jelas mengenai dugaan pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agar dapat diproses lebih lanjut, pengaduan harus disampaikan dengan uraian yang lengkap, seperti waktu dan tempat kejadian, identitas atau ciri-ciri pihak yang dilaporkan, serta kronologi peristiwa yang terjadi. Bukti pendukung, seperti dokumen, foto, atau rekaman, akan sangat membantu dalam proses verifikasi dan pembuktian.

Pengaduan akan ditindaklanjuti apabila berkaitan langsung dengan pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang tidak sesuai standar, pungutan liar, atau tindakan tidak etis yang mencoreng integritas institusi. Pengaduan yang bersifat umum, tidak jelas, atau tidak relevan dengan tugas dan fungsi instansi kemungkinan besar tidak dapat diproses. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan secara bertanggung jawab sangat penting untuk mendukung perbaikan layanan dan penegakan tata kelola yang bersih dan adil.

Whistleblowing System (WBS) merupakan mekanisme khusus yang diperuntukkan bagi individu—baik dari internal maupun eksternal instansi—yang melaporkan secara rahasia dugaan pelanggaran berat seperti korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai. WBS menekankan pada perlindungan terhadap identitas pelapor (whistleblower) guna menghindari ancaman atau tekanan. Dengan kata lain, Dumas lebih bersifat umum dan terbuka, sedangkan WBS bersifat rahasia dan fokus pada pelanggaran serius yang berisiko tinggi terhadap integritas lembaga.

Setiap individu yang menyampaikan pengaduan, baik melalui mekanisme Pengaduan Masyarakat (Dumas) maupun Whistleblowing System (WBS), memiliki hak-hak yang dijamin oleh instansi penyelenggara. Pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional selama proses penanganan pengaduan berlangsung. Informasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara objektif dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilaporkan. Pelapor juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan atau hasil dari laporan yang disampaikan, sejauh tidak mengganggu kerahasiaan proses pemeriksaan.

Selain itu, pelapor berhak atas perlindungan identitas, khususnya jika laporan yang disampaikan mengandung risiko bagi keselamatan pribadi maupun profesional pelapor. Dalam konteks pelaporan melalui WBS, perlindungan terhadap pelapor merupakan prinsip utama yang dijaga, termasuk perlindungan dari ancaman, intimidasi, tekanan, atau bentuk pembalasan lainnya. Dengan jaminan hak ini, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyimpangan yang merugikan pelayanan publik dan integritas lembaga.

Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat akan dijaga kerahasiaannya secara ketat oleh instansi yang menerima laporan. Informasi yang mencakup identitas pelapor, isi laporan, serta dokumen atau bukti pendukung akan disimpan dan dikelola dengan prinsip keamanan data yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelapor merasa aman dan terlindungi saat menyampaikan informasi, tanpa takut akan dampak negatif terhadap diri maupun lingkungan sosialnya.

Khusus dalam mekanisme pelaporan seperti Whistleblowing System (WBS), jaminan terhadap kerahasiaan identitas pelapor menjadi prioritas utama. Sistem ini dirancang agar hanya pihak-pihak tertentu yang berwenang yang dapat mengakses informasi terkait, dan setiap bentuk penyalahgunaan data akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum. Dengan adanya jaminan keamanan data dan kerahasiaan diri, pelapor diharapkan dapat berani menyampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab, sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan layanan publik yang bersih dan terpercaya.